oleh

Tenaga Honorer K2 Demo Menuntut Nasib Mereka

Sumbawa Besar, KabarSumbawa.com – Puluhan tenaga honorer K2 yang tidak lolos seleksi CPNS, melakukan aksi demo ke Kantor Bupati Sumbawa, kamis 6/3/2014. Aksi ini dilakukan untuk mempertanyakan kejelasan status mereka.

Dari pantauan kabarsumbawa.com dilapangan, pendemo memulai aksi dengan cara melakukan longmarch di dalam kota mulai dari Lapangan Pahlawan Sumbawa menuju Kantor Bupati Sumbawa. Secara bergantian, mereka menyampaikan orasinya di sepanjang jalan . Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP. di Kantor Bupati, massa ditemui oleh Aisten I Setda Sumbawa, DR. M. Ikhsan dan Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri.

iklan

Salah seorang perwakilan demonstran Endang mengaku sangat mencintai pekerjaannya. Dalam hal ini pihaknya tidak banyak meminta. Pihaknya hanya meminta untuk tetap dipekerjakan. Dia juga mempertanyakan kapan tenaga K-2 akan direkrut kembali. ‘’Kami cinta pekerjaan kami, kami tidak mau melepas baju keki kami pak,” ujarnya.

Perwakilan massa lainnya, Siti juga mempertanyakan bagaimana kelanjutan nasib mereka. Sebab, ada diantara mereka yang sudah delapan tahun mengabdi. Dalam hal ini, pihaknya mengaku bekerja dengan ikhlas. Diharapkan ada titik terang melalui kebijakan pemerintah terhadap nasib mereka. ‘’Eneng tulung angkat gama kami dadi PNS pak (mohon agar kami diangkat menjadi PNS pak, red)” katanya.

Hermansyah, perwakilan massa lainnya menambahkan, agar pemerintah bisa melakukan verifikasi kembali terhadap tenaga K-2 yang lulus. Karena pihaknya menduga ada oknum K-2 ada yg diduga lulus karrna melakukan manipulasi data. ‘’Bila perlu turun lapangan untuk cek. Data yangg masuk jangan terima di atas meja saja, mohon turun k lapangan,” pintanya.

Hal senada juga disampaikan Sirajuddin, salah seorang massa yang ikut dalam aksi. Dia menambahkan, sesuai aturan bupati, pihaknya harus masuk kerja pukul 07.00 Wita. Mereka baru bisa pulang pada pukul 14.00 Wita. Diterangkan, bahwa  gaji mereka hanya 20 persen dari dana BOS. Karena itu, dia memintak kepada Bupati Sumbawa, agar pihaknya bisa pulang ketika jam pelajaran yang mereka ajarkan selesai. Sehingga, mereka bisa mencari pekerjaan sampingan lainnya. Hal ini dirasa perlu, agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Baca juga:  BPBD KSB Usulkan Tambahan 4 Mobil Tangki Pemadam Kebakaran

salah seorang massa aksi lainnya, Siti Juhra mengatakan, bahwa di Kabupaten Sumbawa masih kekurangan tenaga guru sebanyak 1.200 orang lebih. Jika pihaknya diberhentikan, tentu saja kekurangan guru pasti akan bertambah. Karena itu, dia mengharapkan pemerintah bisa mengambil kebijaksanaan tentang nasib mereka. ‘’kalau kami dipecat, bagaimana nasib keluarga kami. Bagaimana juga nasib anak didik kami jika kami tinggalkan nanti,” imbuhnya.

Menyikpai tuntutan dan aspirasi yang disampaikan pengunjukrasa, Kepala BKPP Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri mengatakan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia berjuang tentang hal yang sama. Perlu diketahui, bahwa tenaga honorer ini dipayungi dua hukum. Yakni PP 48 yang menyebutkan bahwa yang masuk dalam kategori peraturan tersebut akan diangkat pada akhir 2010.

Kedua adalah PP 56 tahun 2012, dimana sebelum pelaksanaan tes disebutkan bahwa yang diambil hanya 30 persen saja. Karena itu, diminta semua pihak untuk berdoa dan berjuang bersama, bagaimana agar keputusan pemerintah ini bisa berubah menjadi 100 persen. Jumlah tenaga honor K-2 seluruh Indoensia sekitar 600 ribu. Hanya 180 ribu atau sekitar 30 persen saja yang lulus. Sisanya kini sedang  memperjuangkan nasib mereka.

Kepada yang sudah lulus, juga melakukan verifikasi faktual terhadap berkas yang mereka miliki. ‘’Jika ada tenaga K-2 lain yang curiga terhadap seseorang yang berkasnya keliru atau palsu, mulai hari ini (kemarin, red) kami lakukan verifikasi. Jika terbukti tidak benar, maka kelulusannya akan kami batalkan,” tegas H. Bas, akrab pria ini disapa.

Karena itu diharapkan informasi dari tenaga K-2 lainnya. Karena mustahil pihaknya bisa melakukan pengecekan satu persatu. Jika ada data real yang menunjukan oknum bersangkutan tidak benar menagbdi sejak januari 2005 sampai sekarang, maka akan dibatalkan. Jika ada kecurigaan terhadap BKPP, pihaknya akan langsung melakukan verifikasi.

Baca juga:  PEMKAB. SUMBAWA GELAR UPACARA PERINGATAN HARDIKNAS DAN OTODA KE-XXIII TAHUN 2019

Pihaknya juga sudah mempertanyakan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN), terkait tenaga K-2 yang tidak lulus. Dikatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengambil keputusan atau menjanjikan apapun sebelum ada keputusan pemerintah pusat. ‘’Sekarang semua daerah berjuang dengan hal yang sama. Diharapkan kepada para demonstran agar berdoa agar pemerintah pusat bisa merubah keputusan menerima 30 persen tenaga K-2 menjadi 100 persen,” terangnya.

Sementara itu, Asisten I Setda Sumbawa, DR. M. Ikhsan meminta kepada demonstran untuk menunggu apa kebijakan pemerintah pusat selanjutnya. Kebijakan yang akan diambil pemerintah, pastinya tidak akan merugikan. ‘’Untuk sementara, kami belum bisa menjawab, karena masih menunggu rencana terkait pengangkatan K-2 yg belum lulus,” paparnya.

Apapun kebijakan pemerintah, pasti akan disampaikan. Diharapkan kepada demonstran agar bisa kembali bekerja ke tempatnya masing-masing. Sebab mereka belum diberhentikan. Karena tidak menutup kemungkinan jika pemerintah kembali melakukan seleksi. ‘’Saya tidak membuat janji, tapi pasti ada kebijakan untuk tes kembali,” imbuh Ikhsan.

Karena itu, dia mengajak semua tenaga K-2 yang tidak lulus seleksi untuk tetap menjaga kondusifitas daerah. Jangan sampai terprovokasi dan melakukan tindakan anarkis, seperti yang terjadi di daerah lain.

Terkait verifikasi faktual data tenaga K-2 yang lulus, akan dilakukan secara terbuka. Apabila ada yang terbukti bersalah, maka akan langsung ditindak. Mengenai tenaga honorer K-2 yang ditempatkan di sekolah-sekolah, tentu saja sangat dibutuhkan. Tidak mungkin mereka diizinkan untuk pulang terlebih dahulu jika masih dibutuhkan. Diminta kepada mereka untuk menghargai keputusan kepala sekolah masing-masing. Karena yang menerima mereka sebagai tenaga honorer di sekolah adalah kepala sekolah. ‘’Tapi jika ada kepala sekolah yang membuat pernyataan palsu, juga akan ditindak,” terangnya.

iklan