oleh

Dampak Perkembangan Pariwisata Sumbawa

Kabar Sumbawa – Pengembangan sektor Pariwisata sangat dipengaruhi oleh adanya komitmen pemerintah melalui berbagai kebijakan yang berorientasi nilai dan tentu saja populis atau berbasis masyarakat dengan tetap mempertahankan kearifan lokal, demikian pula dengan andil masyarakat akan sangat menentukan maju-mundurnya sektor pariwisata daerah ini. Bila kita melirik jumlah anggaran yang dialokasikan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Seni dan Budaya tahun 2007 tergolong sangat minim yaitu hanya sebesar Rp. 3. 022 . 286. 055,- (termasuk di dalamnya belanja aparatur) atau hanya sekitar 0,62 persen dari total APBD Kab. Sumbawa, padahal sector ini sesungguhnya mampu memberikan kontribusi riil terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pembayaran pajak beberapa hotel dan retribusi pengelolaan obyek wisata lainnya. Jika kita berasumsi bahwa semakin lama wisatawan menetap di Sumbawa maka semakin banyak uang yang mereka habiskan (More day They stay and More money They will spent) bukan hanya justifikasi semata akan tetapi idiom tersebut adalah aksiomatis.

Kemudian  satu hal yang menjadi catatan bagi  kita semua bahwa sector ini dapat mempengaruhi sector-sektor lainnya seperti pertanian, perikanan, perhubungan, ketenagakerjaan dan lain-lain, salah satu dampak pariwisata terhadap sector pertanian misalnya dimana petani lokal mampu menyuplai beras atau sektor perikanan dimana nelayan dapat menyuplai berbagai jenis ikan kepada berbagai restaurant di daerah ini. Kenyataan ini sebenarnya sudah dirasakan manfaatnya oleh beberapa nelayan yang berada di sekitar Labuhan Sumbawa dimana hampir seluruh nelayan yang mengekspor hasil laut ke Bali pada umumnya dipasok kepada restaurant- restaurant, begitu pula terhadap sector ketenagakerjaan dimana sector ini mampu menyerap beribu-ribu tenaga kerja. 

 

ALTERNATIF SOLUSI

Saat ini yang menjadi pekerjaan rumah Pemerintah kita adalah bagaimana mengembangkan potensi ini dengan mengedepankan pengembangan infrastruktur penunjang dari produk yang akan dijual seperti sarana perhubungan darat, laut maupun udara guna mempermudah pencapaian daerah wisata, pelayanan jasa adalah hal yang mutlak diperlukan oleh  para wisatawan baik domistik maupun mancanegara karenanya ekspolorasi terhadap segala potensi wisata harus dilakukan dan dibenahi, semisal sarana jalan yang kurang mendukung nampak jelas kita rasakan pada salah satu obyek wisata di daerah ini yaitu jalan menuju Ai Beling, Sarkofagus, dan lain-lain. Solusi lain dari pengembangan pariwisata di daerah ini adalah dengan cara melakukan  penyebaran informasi tentang potensi yang dimiliki oleh daerah khususnya sector pariwisata melelui media internet (tidak lagi menggunakan brosur) karena bagaimanapun penggunaan media ini sangat efektif dan dapat diketahui oleh para wisatawan, begitupula perlu dibangunnya beberapa tempat informasi seperti counter pada daerah yang menjadi daerah tujuan wisata sebagai “building image” dalam mempromosikan potensi daerah ini.

Baca juga:  Sukses Tanpa Duduk Di Bangku Sekolah ?

Disamping itu membangun kemitraan atau kerjasama dengan biro perjalanan yang berada di daerah lain serta pelaksanaan event budaya maupun ketersediaan akses “Information Centre” selama 24 jam pada Dinas Pariwisata hendaknya tidak hanya menjadi konsumsi masyarakat local akan tetapi harus dapat dinikmati oleh para wisatawan serta yang tidak kalah pentingnya adalah pemberdayaan potensi “human resources” kita yang duduk di pemerintahan khususnya harus memiliki kompetensi dalam bidang pariwisata (The right man on right pleace), selain managerial tetapi penguasaan terhadap bahasa Inggris sebagai bahasa global menjadi keharusan. Menempatkan seseorang di bidang Pariwisata dengan penguasaan terhadap bahasa asing rendah adalah mustahil (impossible), lucunya lagi konsepsi visi-misi Pemerintahan JM-MJ masih jauh api dari panggang, mengapa ? karena penempatan seseorang masih tidak sesuai dengan kapabilitynya (SDM yang punya kompetensi bahasa Inggris dengan backround Pariwisata ditempatkan di Kantor kelurahan) sementara dinas Pariwisata sendiri minim SDM tersebut.

Kita hendaknya mampu meneropong geliat sector pariwisata daerah lain seperti Provinsi Lampung dimana penulis pernah diundang oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2005 lalu dengan mengikuti wisata kampus diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai provinsi seantero nusantara dengan tujuan Jakarta-Lampung, pada saat itu kami berkesempatan mengunjungi tempat-tempat obyek wisata pada daerah tersebut, sehingga pada kesempatan itu pula kami di Undang oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk mengikuti tour Krakatau dan Festival Krakatau, yang menarik penulis cermati bahwa Pemrov Lampung mampu mengundang   13 duta besar yang ada di Indonesia sebagai upaya mempromosi potensi-potensi wisata yang dimilikiya sehingga hal ini  tentu akan berdampak pada perkembangan pariwisata terhadap karakteristik seni dan budaya masyarakat Lampung  yang ditunjukkan oleh masing- masing kontingen yang berasal dari seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Panorama alam “Bumi Kedaton” yang mirip dengan Obyek Wisata Semongkat di Sumbawa ini sudah tersentuh dan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik para wisatawan yang ingin menyaksikan berbagai jenis binatang peliharaan atau asli daerah tersebut (mis; Gajah).

Baca juga:  Media Lokal dan Reformasi Birokasi Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur (tetangga sebelah) dengan Pulau Komodo-nya mampu dikenal hingga ke berbagai belahan dunia, Why not ! daerah kita tampil dengan karakteristik hewan asli daerah (menjangan) dengan kemasan madu aslinya yang terpelihara dengan baik dan ditempatkan pada suatu  kawasan  yang menjadi daerah tujuan wisata seperti Semongkat dll sehingga kebanggaan dan kecintaan kita terhadap daerah benar-benar mampu memberi konstribusi yang konkrit. Untuk itu diperlukan adanya pihak ketiga (termasuk investor lokal) untuk mengelolah beberapa tempat obyek wisata daerah dengan system kontrak  karena kita sadari bahwa yang menjadi kendala pemerintah kita adalah finansial. Buah catatan dan goresan yang harus juga harus diingat bahwa kunjungan kerja wakil rakyat maupun pemerintah ke berbagai daerah hendaknya tidak untuk formalitas atau penghamburan SPPD semata akan tetapi harus bersifat implementatif demi kemajuan daerah ini, karena itu komitmen menjadi keharusan bukan retorika verbalitas an sich. Semoga. Wassalam.

Penulis : Jhon Kenedy

iklan bkbpp

News Feed